Batavia 1943

"Karst yang berada di luar wilayah hutan lindung tidak terjamin," ujar Amran Achmad, Kepala Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, di Pusat Penelitian Biologi di Cibinong Bogor, Kamis, 3 Mei 2012.

Amran mengatakan karst yang berada di luar kawasan hutan gampang dieksplorasi oleh perusahaan penambang karena bukan dalam wilayah pemerintah.

Kawasan karst yang berada di luar hutan yakni karst yang digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini karst tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan terus memberikan kesadaran untuk melestarikan kawasan karst.

"Itu tetap hak masyarakat. Mereka bisa manfaatkan untuk pengembangan ekowisata," katanya.

Sedangkan kawasan karst yang diekplorasi oleh perusahaan tambang tinggal menunggu masa konsesi penambangan. Setelah masa konsesi selesai, perusahaan penambang tidak diperbolehkan memperpanjang kontraknya.

"Tambang tetap dibutuhkan, tapi nanti dipilih mana karst yang dapat ditambang. Misalnya jika sudah tidak ada sumber air lagi," ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang dikembangkan kategori karst yang boleh dilakukan penambang atau tidak.

Ia mencontohkan bahwa di kawasan Karst di Maros Pangkep, karst mencapai  40 ribu hektar. Namun,  hanya 20 ribu di antaranya yang sudah masuk taman nasional hutan lindung.

Problem lain, lanjutnya, yakni untuk kawasan karst di luar kawasan hutan lindung Maros Pangkep yang luasnya ada luasan 200 ribu meter, ini belum ada peraturan. "Ini harus  dimasukkan dalam peraturan," ucapnya.

Dari kawasan karst ini ia juga khawatir terhadap situs gua yang dapat terancam punah. Selain menyimpan potensi sumber air, ekosistem karst juga menyimpan potensi tumbuhan yang bermanfaat.

"Ada tumbuhan yang dapat sumber makanan masyarakat, bisa bikin kerupuk," ujarnya.

Sumber  :  http://teknologi.vivanews.com